Etika Profesi Dan Kode Etik

advertisement

DASAR PEMAHAMAN

Istilah profesi adalah suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan (occupation) yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksaan, & penguasaan teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Maka orientasi utama profesi adalah untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan keahlian yang dimiliki. Akan tetapi tanpa disertai suatu kesadaran diri yang tinggi, profesi dapat dengan mudahnya disalahgunakan oleh seseorang seperti pada penyalahgunaan profesi seseorang dibidang komputer misalnya pada kasus kejahatan komputer yang berhasil mengcopy program komersial untuk diperjualbelikan lagi tanpa ijin dari hak pencipta atas program yang dikomersilkan itu. Sehingga perlu pemahaman atas etika profesi dengan memahami kode etik profesi.

Quo Vadis Profesionalisme Hukum?

Masih adakah profesionalisme hukum di negeri ini? Mewabahnya korupsi peradilan membuat pertanyaan ini relevan. Bersama itu, teriakan seperti ganyang korupsi, tegakkan hukum, tingkatkan moralitas, dan bela keadilan bernasib tidak lebih dari slogan-slogan basi.

Slogan-slogan seperti itu bahkan berfungsi sebagai tameng ketidakmampuan self-criticism sekaligus menegaskan kemunafikan kolektif menghadapi kebobrokan penegakan hukum.

Mengutip Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Hongkong, Direktur LBH Jakarta Uli Parulian Sihombing mengatakan, kini (2005) nilai korupsi Indonesia naik menjadi 8,5 dari 8,1 (2004). Bahkan, Mahkamah Agung, pilar utama keadilan, menjadi sarang koruptor.

Tanggung jawab sosial

Kenyataan itu menunjukkan profesi hukum menjadi paradoks memalukan. Di satu pihak profesi hukum didengungkan sebagai peran luhur (honorable profession), di lain pihak dikangkangi lewat perilaku koruptif penyandangnya. Perdagangan perkara tidak lagi dipandang aneh, apalagi buruk. Orang yang bersalah dinyatakan benar, yang benar dinyatakan bersalah; si teri masuk penjara, si kakap selalu lolos.

Semua menjadi pertanda, pelbagai peraturan hukum yang secara preskriptif mengatur seluruh proses peradilan akhirnya tak bergigi. Sebagai nilai yang menjadi jiwa (core value) hukum, keadilan tidak benar-benar dibela, juga oleh para profesional hukum. Keadilan dijadikan komoditas, klien lemah hanya bisa pasrah, yang kuat kendati bersalah boleh tidur lelap di atas kasur korupsi. Itu sebabnya, filsuf politik, John Rawls, menyebut pengadilan sebagai contoh paling bagus dari apa yang disebutnya imperfect procedural justice (Rawls, A Theory of Jutice dan Political Liberalism).

Hal sama menjadi indikasi kedangkalan pemahaman esensi profesi. Oleh kebanyakan penegak hukum, profesi direduksi menjadi sekadar pekerjaan guna mendapat materi. Pemahaman seperti itu mengabaikan dimensi pelayanan sebagai unsur esensial profesi. Para profesional hukum lupa, profesi adalah peran sosial yang eksistensi dan fungsinya tergantung pelayanan yang fair atas kepentingan masyarakat.

Celakanya, kepentingan masyarakat dimengerti secara sempit, direduksi melulu kepentingan klien. Memang, seorang profesional harus membela kliennya. Tetapi, lawyer profesional perlu menyadari bahwa perjuangan membela kepentingan klien tidak boleh melabrak kepentingan masyarakat.

Dari perspektif ini, memenangkan klien yang jelas bersalah adalah tindakan memperkosa keadilan, sebuah nilai penting bagi masyarakat beradab. Kewajiban penegak hukum profesional bukan membebaskan atau menghukum tertuduh, tetapi membantu menerapkan hukum secara fair sehingga tertuduh mendapat perlakuan hukum yang adil.

Mempraktikkan keadilan

Profesional wajib memelihara keluhuran profesinya. Untuk itu, perlu diperhatikan: (1) kemampuan berpikir melampaui hukum (beyond the law); (2) keutamaan keadilan; dan (3) kontrol sosial, khususnya dari anggota seprofesi.

Pertama, penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Maka, menjadi penting, penegak hukum, meminjam pemikir hukum Inggris John Austin, dituntut memiliki pengetahuan tentang konsep dasar dalam hukum (analytical jurisprudence), seperti apa itu kewajiban, tanggung jawab, hak, hukuman, bahkan konsep tentang hukum sendiri.

Lebih dari itu, profesi hukum menuntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional (normative jurisprudence). Legal critical studies, yang dipelopori post-modernisme, misalnya, bisa menjadi inspirasi yang mendorong kemampuan kritis penegak hukum. Kedangkalan pemahaman tentang hakikat hukum dan profesi hukum sebagian merupakan akibat kelalaian melengkapi diri dengan analytical dan normative jurisprudence. Implikasinya, penegak hukum tidak cukup kompeten mengambil keputusan profesional (professional discretion), sebuah privilese khas profesional.

Kedua, pelanggaran profesi tidak pernah hilang; tetapi perkembangannya bisa dicegah. Di sini Sihombing benar: perlu komitmen. Perlu dicatat, kualitas komitmen tergantung kemampuan membangun self-image positif dan menjadi refleksi pentingnya self esteem sebagai nilai.

Kesadaran akan pentingnya self-image positif dan self-esteem sebagai nilai akan membantu seorang profesional hukum tidak mudah memperdagangkan profesinya. Artinya, keahlian saja tidak cukup. Diperlukan keutamaan bersikap profesional: berani menegakkan keadilan. Keadilan harus menjadi value that a lawyer should be ready to stand and to die for. Konsistensi bertindak adil menciptakan kebiasaan bersikap adil.

Ketiga, keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan fair terhadap kepentingan klien, tetapi juga lewat keberanian menjadi whistle blower saat terjadi salah praktik profesi. Seorang profesional seharusnya tidak mendiamkan tindakan tidak etis rekan seprofesi. Ini bagian tanggung jawab profesi yang tidak mudah, namun harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktikkan, bukan sekadar mengetahui, keadilan.

Namun, semua terpulang pada para profesional hukum sendiri. Yang pasti, sebuah profesi, termasuk hukum, menuntut keberanian pelakunya untuk tidak egoistis mereduksinya menjadi alat pemuas kebutuhan materiil. Kecenderungan materiil tidak saja melahirkan sinisme, tetapi juga membuka peluang pemerkosaan terhadap keadilan. Jangan heran jika peradilan lalu menjadi sarang korupsi. Jika demikian, mengapa para penegak hukum harus disebut profesional?

ANDRE ATA UJAN Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta
Tulisan ini diambil dari Kompas, 12 Agustus 2005

 

PENGERTIAN ETIKA DAN ETIKA PROFESI

Apakah etika, dan apakah etika profesi itu? Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.

Menurut Martin [1993], etika didefinisikan sebagai “the discipline which can act as the performance index or reference for our control system”. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standard yang akan mengatur pergaulan manusia didalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “built in mechanism” berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan disisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian (Wignjosoebroto, 1999).

Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

 

Standar Etika Profesi Hukum dan Dunia Usaha

Oleh: Frans Hendra Winarta

(Desember 2004)

Dunia usaha di Indonesia merupakan unsur penting dalam program pembangunan ekonomi nasional. Indikator perekonomian suatu negara juga turut diukur dari tingkat perkembangan dunia usaha dan iklim investasi. Perangkat untuk menjalankan bisnis termasuk peraturan-peraturan dan hukum yang mengatur dunia usaha merupakan hal yang berperan penting dalam melancarkan kegiatan usaha di suatu negara, oleh karena itu sangat signifikan untuk mencari suatu simbiosis mutualisme antara hukum dan dunia usaha dalam rangka mempercepat laju perkembangan ekonomi nasional.

Baru-baru ini Indonesia dinilai sebagai suatu negara yang memiliki prosedur hukum terumit untuk investasi asing dibanding negara-negara lain di Asia. Indikator menunjukkan Malaysia, Singapura, dan Thailand memiliki perangkat hukum yang lebih kondusif untuk dunia usaha. Hal tersebut merupakan suatu contoh dari kelemahan yang membuat investasi asing di Indonesia kurang bergeliat. Selain itu banyak masalah-masalah lain, seperti ketidakpastian hukum dan lemahnya penegakan hukum, tidak adanya jaminan keamanan, dan kinerja aparat pemerintah yang buruk. Jika ingin memperbaiki kondisi perekonomian secara menyeluruh maka seluruh kondisi-kondisi tersebut harus diperbaiki.

Salah satu elemen penting dalam dunia usaha adalah masalah ketenaga kerjaan. Tenaga kerja sebagai penggerak sektor usaha memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya. Tidak jarang terjadi masalah-masalah dalam ketenagakerjaan, dan hal tersebut harus dapat diatasi secara baik karena dalam dunia usaha antara pengusaha dan pekerja merupakan mitra yang saling membutuhkan. Sehubungan dengan masalah ketenagakerjaan tersebut, pemerintah pada tahun 2004 ini telah mengesahkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”).

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”) yang akan mulai berlaku secara efektif mulai bulan Januari 2005, maka segala perselisihan yang terkait dengan hubungan industrial tidak akan diselesaikan lagi melalui P4D/P4P akan tetapi melalui lembaga bipartrit, konsiliasi, mediasi, arbitrasi atau Pengadilan Hubungan Industrial. Adapun yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah segala perselisihan yang meliputi (i) perselisihan hak, (ii) perselisihan kepentingan, (iii) perselisihan PHK, dan (iv) perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan. Dengan adanya media baru untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan ini terbuka kesempatan bagi semua pihak untuk dapat berperan serta dalam memperlancar dan mempersehat dunia usaha. Kesempatan tersebut terwujud dengan diamanatkannya fungsionaris APINDO untuk menjadi salah satu hakim Ad Hoc. Dengan menjadi salah satu hakim Ad Hoc berarti APINDO dapat berperan secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa-sengketa/perselisihan ketenagakerjaan.

Salah satu hal yang sangat penting dalam hal ini adalah dalam menjalankan perannya sebagai hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Indsutrial, fungsionaris APINDO harus memiliki suatu pedoman yang dapat menjadi pegangan untuk mendukung profesionalismenya. Profesionalisme ini akan terwujud dengan adanya sikap obyektifitas, independensi, integritas, dan bebas korupsi dari setiap hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karena itu setiap fungsionaris APINDO yang menjadi hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial harus menerapkan prinsip profesionalitas dan harus dapat menanggalkan identitas-identitas subyektif yang dapat menganggu independensi dan menghalangi hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial untuk dapat memutus sengketa secara adil. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial memerlukan suatu standar etika profesi yang dibentuk dalam suatu kode etik profesi. Fungsi dari kode etik profesi adalah sebagai pedoman pengarah untuk menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai etika dan moral yang benar.

Pada hakekatnya profesi hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari profesi hukum di Indonesia secara umum, karena hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial juga turut melaksanakan fungsi dan tugas dalam sistem penegakan hukum dan keadilan yang melibatkan seluruh profesi hukum di Indonesia. Akan tetapi sampai saat ini belum ada suatu konsensus nasional mengenai standar etika profesi hukum di Indonesia. Inilah yang mengakibatkan tidak adanya kesamaan akan visi dan pelaksanaan etika profesi diantara kalangan sesama profesi hukum di Indonesia. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kinerja penegakan dan penciptaan kepastian hukum di Indonesia. Belum lagi ditambah dengan segudang kelemahan-kelemahan dalam profesi hukum di Indonesia, karena sebagaian oknum dari profesi hukum di Indonesia turut menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (“KKN”), hal tersebut jelas telah menyimpang dari idealisme sebuah standar etika profesi hukum dan juga merupakan preseden buruk bagi dunia usaha Indonesia.

 

Salah satu media untuk menciptakan suatu standarisasi etika profesi hukum adalah dengan adanya kode etik profesi. Kode etik profesi didefinisikan sebagai norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota tentang bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat (Bertens 1995). Apabila ditemukan penyimpangan kode etik oleh anggota profesi tersebut di dalam masyarakat, maka sekelompok profesi tersebut akan tercemar nama baiknya di masyarakat. Kemudian untuk menegakkan kode etik profesi tersebut dibutuhkan suatu lembaga yang dapat “mengenforce” kode etik profesi tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan profesi tersebut sehari-hari. Untuk itulah dibentuk suatu lembaga yang bernama organisasi profesi.

Organisasi profesi hukum yang menaungi para pengemban profesi hukum, merupakan suatu organisasi yang bersifat “self regulating” atau “self governing”. Artinya, organisasi tersebut berwenang untuk menentukan “aturan” yang akan dipergunakan untuk mengatur tata tertib dan perilaku dari anggotanya dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak luar (non interference), dan sekaligus juga organisasi tersebut yang akan menegakkan/melaksanakan standar etika profesi yang ditentukannya.

Organisasi profesi memiliki kepentingan untuk memperoleh jaminan agar anggotanya menjalankan tugasnya dengan memenuhi standar etika profesinya. Hal ini penting, mengingat profesi hukum merupakan profesi mulia atau luhur, yang sangat berkaitan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, sudah seharusnya apabila pengemban profesi hukum menjalankan tugasnya dengan mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan umum, dan jaminan bahwa pengemban profesi hukum akan menjalankan profesinya secara bertanggung-jawab serta tanpa melanggar hak-hak orang lain. Untuk memperoleh jaminan tersebut, organisasi profesi hukum memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi bagi setiap anggotanya yang melanggar kode etik profesi.

Sebagai contoh adalah salah satu profesi hukum di Indonesia yaitu profesi advokat. Profesi advokat di Indonesia baru beberapa lama ini memiliki satu kode etik tunggal bentukan dari Komite Kerja Advokat Indonesia (“KKAI”) diantara delapan (8) organisasi profesi advokat yang disahkan dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), sebelumnya profesi advokat Indonesia berpegang pada standar etika profesi yang diatur dalam kode etik profesi dari masing-masing organisasi advokat. Tidak kurang dari delapan organisasi advokat yang ada di Indonesia dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda advokat akan bersatu dalam satu organisasi profesi. Padahal UU Advokat mengamanatkan terbentuknya organisasi advokat tunggal dalam waktu dua tahun setelah UU Advokat diundangkan, dan itu berarti tahun 2005. Standar etika profesi advokat saat ini sudah mulai seragam meskipun dalam enforcementnya tetap kembali pada organisasi advokat masing-masing, padahal tujuan semula KKAI membentuk kode etik tunggal adalah agar pengawasan perilaku para advokat diawasi oleh suatu Dewan Kehormatan yang dibentuk bersama, agar pengawasan advokat menjadi efektif mengingat kesemerawutan pengawasan selama ini karena adanya delapan organisasi profesi advokat. Hal inipun menjadi kendala karena komitmen bersama untuk menegakkan kode etik profesi advokat tersebut hanya ada di permukaan sedangkan pelaksanaan pada akar rumput tidak begitu terkontrol.

Dari gambaran tersebut jelas bahwa menciptakan suatu standar etika profesi yang mantap tidaklah mudah diperlukan suatu kemauan dan tekad yang keras dari profesional yang bersangkutan. Kembali pada profesi advokat, lemahnya penegakan kode etik profesi advokat secara riil pada akhirnya telah membuat standar etika profesi advokat itu sendiri menjadi bias. Hal ini nyata berdasarkan penelitian Komisi Hukum Nasional (“KHN”), pengetahuan pengacara sebagai responden tentang keberadaan lembaga pengawas kode etik pengacara sangat tinggi, bahkan mayoritas dapat menyebutkan namanya (dewan kehormatan). Namun 50% dari responden justru berpendapat bahwa Dewan Kehormatan tersebut kurang tanggap. Tercatat bahwa 35% responden menyatakan tanggap sedangkan 15% justru menyatakan tidak tanggap. Artinya 50%+15% responden sebenarnya menyatakan bahwa Dewan Kehormatan kurang tanggap terhadap permasalahan penegakan Kode Etik Advokat. Pada saat sama 66,7 % responden menyatakan mengetahui adanya pemberian atau penjatuhan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Pengacara (dibandingkan dengan 33,3% yang menyatakan sebaliknya). Menurut 77,8% responden menyatakan bahwa pemberian sanksi tersebut (ternyata) tidak konsisten, sekalipun sekaligus tetap dianggap setimpal oleh 71,4% responden.

 

Berkaitan dengan hal di atas hambatan utama dalam penegakan kode etik justru dianggap dari kombinasi pelbagai sebab: kultural, lindungi teman sejawat, pengawasan tidak efektif, tidak ada sanksi hukum, yakni 66,7%. Namun patut diperhatikan bahwa pilihan pengawasan tidak efektif dan tiadanya sanksi hukum sebagai hambatan penegakan kode etik mendapat skor rendah: 4,8%. Akan tetapi temuan ini harus dikaitkan dengan kenyataan bahwa mayoritas responden tetap menyatakan perlunya dirumuskan pemberian sanksi terhadap pelanggar kode etik profesi (sangat perlu: 47,6% + perlu: 42,9%) dibandingkan dengan yang menyatakan tidak perlu: 9,5%.

Dari contoh pada profesi advokat tersebut, maka perlu dirumuskan suatu terobosan untuk menciptakan standar etika profesi hukum yang jelas dan mantap, sehingga semakin kondusif terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu cara untuk menciptakan standar etika profesi hukum yang jelas adalah dengan proses rekrutmen yang profesional dan akuntabel. Maksudnya, kualitas dari orang-orang yang direkrut sebagai profesional hukum tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada sistem dan masyarakat. Masih banyak kekurangan-kekurangan dalam proses rekrutmen profesi hukum salah satunya adalah mekanisme pengujian profesi hukum lemah dalam mengakomodasi prinsip-prinsip obyektifitas, akuntabilitas dan transparansi, sehingga pelaksanaan pengujian profesi hukum kurang terjamin (cukup besar) dari peluang potensi kolusi, korupsi dan nepotisme.

Materi pengujian profesi hukum yang dijalankan selama ini baru mengukur kemampuan kognitif (menyangkut kompetensi akademik calon profesi hukum) dan kemampuan psikomotorik (penguasaan keterampilan hukum), sementara aspek afektif (integritas moral yang tinggi dan visi hukum dan keadilan) tidak cukup terukur secara optimal melalui materi model psikotes konvensional yang terbatas menggali potensi kecerdasan intelektual. Lebih ironis, materi pengujian dalam memperoleh ijin praktek pengacara tidak menyertakan psikotes sebagai bagian materi uji yang harus dilalui oleh calon profesi pengacara. Hanya ujian kode etik profesi yang hanya sekedar sebagai tahap formalitas untuk masuk menjadi anggota berbagai organisasi profesi advokat/pengacara. Dengan kata lain, aspek yang disentuh dalam proses dan materi seleksi, hanyalah aspek kecerdasan intelektual (IQ) semata, dan cenderung mengacuhkan aspek kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spriritual (SQ) calon profesional.

Dalam pengujian profesi advokat/pengacara (dalam ujian ijin praktek beracara), inisiasi rekrutmen dan teknis ujian ditentukan oleh lembaga di luar organisasi profesi advokat/pengacara, tetapi dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Dalam kedudukan tersebut organisasi profesi advokat/pengacara tidak berwenang penuh, tetapi sekedar dilibatkan dalam proses pengujian seleksi calon profesi saja.

Untuk mengatasi hal tersebut KHN telah merekomendasikan beberapa cara yang dalam hal ini sebagai contoh ditujukan kepada profesi advokat. Disusun prosedur pengujian yang lebih sederhana dan tidak berbelit-belit dalam prosedur rekrutmen calon advokat. Dengan mendasarkan prinsip equal opportunity right maka penyerdehanaan seleksi administratif harus mengeliminasi diskriminasi yang sifatnya menyangkut aspek fisik calon profesi (tinggi badan dan penampilan fisik khususnya untuk calon profesi wanita), kecuali spesifikasi profesi yang bersangkutan betul-betul membutuhkan persyaratan tersebut. Disamping itu, termasuk juga syarat-syarat administratif yang tidak relevan lagi seperti bebas Orpol terlarang, Surat Keterangan Kelakuan Baik (“SKKB”), dan Litsus harus dihapuskan karena cenderung lebih bersifat politis.

Materi pengujian selama ini, terutama mengenai seleksi psikotes harus ditambah model materi, yang disamping mengukur potensi kecerdasan intelektual, juga harus mencandra kemampuan/kecerdasan emosional dalam hubungannya dengan yang tanggung-jawab profesi yang akan diemban nantinya. Hal tersebut merupakan solusi alternatif atas rendahnya kepekaan (sense of justice sebagai bentuk tanggung jawab profesinya kepada publik) professional hukum dalam visi penegakan hukum dan keadilan.

Merumuskan kedudukan dan wewenang (otoritas dan otonom) kelembagaan pengujian profesi hukum advokat/pengacara pada organisasi profesi hukum dimaksud, mengingat kondisi organisasi profesi advokat/pengacara yang begitu plural, sejauh mungkin dikondisikan sebuah kelembagaan yang merepresentasikan atau paling tidak disepakati secara kolektif oleh semua organisasi profesi advokat/pengacara yang ada.

Perlunya ditekankan mengenai kejelasan dan ketegasan organisasi profesi tentu saja tanggung jawab atas semua proses pengujian profesi hukum ada pada mereka dalam setiap tahapan proses seleksi calon profesi hukum, misalnya dalam mendelegasikan wewenang dalam salah satu tahap seleksi kepada lembaga/institusi yang dianggap berkompeten.

Kembali pada masalah hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial, para hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial harus dapat membentuk suatu standar etika profesi sendiri yang independen dan berpegang pada prinsip APINDO sendiri yaitu transparansi, akuntabilitas, pastisipatif dan independensi. Yang jelas saat ini belum ada suatu standar etika profesi hukum di Indonesia yang berlaku secara umum, namun setidaknya setiap profesi hukum di Indonesia harus mampu menciptakan dan menegakkan dengan benar standar etika profesi hukum yang berlaku bagi profesinya masing-masing. Terkait dengan dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial, hakim Ad Hoc mempunyai tanggung-jawab yang tidak ringan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masalah ketenagakerjaan di dunia usaha. Sebagian dari elemen dunia usaha ada tenaga kerja dan hal ini harus ditanangani serius karena tidak sedikit masalah tenaga kerja yang penyelesaiannya tidak jelas dan hal tersebut jelas tidak kondusif bagi dunia usaha dan perkembangan ekonomi nasional. Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial selain harus memegang teguh etika profesi yang kuat juga harus memiliki wawasan yang luas di bidang ketenagakerjaan. Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial selain harus menguasai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga harus memiliki pengetahuan mengenai standar hukum ketenagakerjaan internasional misalnya dalam International Labor Organization (“ILO”) dan juga hukum ketenagakerjaan di negara lain bila perlu, sebagai perbandingan. Semua itu bertujuan untuk semakin meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, dan integritas dari hakim Ad Hoc pengadilan Hubungan Industrial.

Telah di presentasikan pada acara Rapat Kerja
Tentang Teknis Pengelolaan Organisasi APINDO kaitannya dengan Fungsionaris
APINDO yang menjabat Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial” yan
g
telah berlangsung pada tanggal 29 November 2004.

advertisement
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,