Fenomena Siswa SMP menggunakan Kendaraan Bermotor ke Sekolah

advertisement

Kita tentu telah banyak melihat fenomena mengenai banyaknya pelajar sekolah, terutama pada level SMP, yang mengemudikan kendaraan roda dua pada saat ini. Fenomena ini menjadi seakan wajar mengingat semakin banyaknya jumlah pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor terutama di pagi dan siang hari pada jam-jam berangkat dan pulang sekolah. Tak jarang pula kita mendengar atau bahkan menyaksikan sendiri kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Selain itu, para siswa pengendara tersebut juga merupakan sasaran empuk bagi para pelaku curanmor. Jika hal-hal di atas terjadi, potensi konflik yang akan muncul menjadi cukup besar antara orang tua siswa dan pihak sekolah mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadian-kejadian tersebut.

Jika kita merujuk pada undang-undang lalu lintas terutama pasal 77 ayat 1, UULAJ No. 22 Tahun 2009 yang dengan jelas menyebutkan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Di pasal lain juga disebutkan bahwa batasan usia untuk mendapatkan SIM adalah 17 tahun atau lebih. Dari aturan tersebut sangatlah jelas bahwa siswa sekolah yang belum berusia 17 tahun tidak atau belum memiliki SIM. Sedangkan konsekuensi hukum bagi pelanggaran ini adalah ancaman kurungan 4 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.Dari paparan mengenai undang-undang lalu lintas di atas, dapat disimpulkan bahwa tanpa aturan khusus pun, siswa yang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah patut dikenakan sangsi. Lalu mengapa para siswa seakan masih nekat membawa motor ke sekolah walaupun mereka tidak memiliki SIM?

Beragam alasan disampaikan oleh para siswa sebagai pembenaran mengapa mereka membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Yang paling umum, mereka mengatakan takut datang terlambat ke sekolah jika memilih angkutan umum. Di samping itu, kesibukan orang tua siswa semakin mempurkuat alasan ini. Banyak orang tua yang tidak dapat mengantar anaknya ke sekolah dikarenakan aktifitas yang padat. Jika demikian, solusi berupa larangan tertulis dari sekolah tentu saja tidak efektif. Perlu langkah yang lebih kongkrit untuk mengatasi permasalahan ini.

Salah satu solusi yang dapat ditawarkan terkait permasalahan ini adalah kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisan, dan Pemerintah dalam menyediakan armada khusus untuk antar jemput siswa. Walaupun solusi ini mungkin kurang efektif untuk dilaksanakan di kota-kota besar dengan lalu lintas yang padat, langkah ini minimal dapat dilaksanakan di daerah. Sebaga contoh, di dua kecamatan di Jawa Timur, terdapat armada khusus untuk antar jemput siswa sekolah berupa truk dengan bak tertutup mirip truk TNI Angkatan Darat. Para siswa dikenakan iuran untuk bahan bakar dan sopir yang dibayarkan per bulan. Upaya ini disambut baik oleh para orang tua karena dinilai efektif, aman dan hemat. Langkah ini patut di tiru oleh daerah-daerah lain sebagai upaya meminimalisir resiko yang harus ditanggung siswa dengan mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.

[sumber gambar]

advertisement

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *