Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

advertisement

I.      LATAR BELAKANG

Di Indonesia masalah penyelesaian sengketa konsumen masih merupakan persoalan yang sulit diselesaikan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus-kasus yang sampai sekarang belum juga tuntas. Apabila terjadi sengketa, pihak konsumen selalu dalam posisi yang lemah sehingga tidak mampu untuk memperjuangkan kepentingannya.

Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sangat sering terjadi dengan adanya perjanjian antara pihak pelaku usaha dengan pihak konsumen, hal itu disebabkan oleh karena keberadaan hukum perjanjian dalam kehidupan masyarakat sangat besar pengaruhnya seiring dengan karakteristik masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat mempunyai kepentingan yang semuanya dapat dipenuhi melalui perjanjian, dimana mengenai perjanjian itu diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[1] Sesuai dengan definisi perjanjian tersebut, maka subjek dari perjanjian adalah orang, dimana orang yang dimaksud di sini adalah manusia dan badan hukum. Oleh karena itu masalah yang dihadapi dalam hukum perjanjian semakin kompleks, karena tidak hanya melibatkan manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga badan hukum.

Kini hukum perjanjian di Indonesia semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, sehingga banyak hal yang berkaitan dengan perjanjian sampai sekarang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, padahal buku III Kitab Undang-Undang juga tidak mengatur secara detail. Sebagai contoh adalah usaha dalam bidang restoran atau rumah makan.

 

 

 

II.    RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

Bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pihak restoran jika terjadi kasus mengenai keraguan pada kualitas makanan.

 

III.   TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu:

Untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pihak restoran jika terjadi kasus mengenai keraguan pada kualitas makanan.

 

IV.   MANFAAT PENELITIAN

        Dalam penelitian ini diharapkan berguna, antara lain:

  1. Bagi pihak konsumen, penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang upaya penyelesaian sengketa, jika mengalami kerugian sehubungan dengan pencantuman label “halal”.
  2. Bagi pihak restoran, penelitian ini dilakukan untuk memberikan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjaga kualitas makanan.
  3. Bagi lembaga konsumen di Indonesia, penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi dan kontribusi mengenai aspek pengalihan tanggung jawab pihak restoran kepada konsumen untuk mencari keuntungan dari posisi konsumen yang lemah.
  4. Bagi pemerintah, penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi dan kontribusi agar lebih memperhatikan dan meningkatkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia melalui sarana-sarana penyelesaian sengketa.


BAB II

PEMBAHASAN

 

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan dunia konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan kosumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhan terhadap produk tertentu.

Adanya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sering terdapat ketidaksetaraan diantara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah sehingga sering menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang merasa mempunyai posisi yang lebih kuat daripada konsumen. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa konsumen adalah pihak yang paling rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

Seperti yang terjadi pada kasus pencantuman label halal pada 100 restoran dan rumah makan di 5 wilayah di Jawa Barat yang pada kenyataannya belum pernah disertifikasi halal. Bahkan dari sekitar 80.000-an pengusaha kecil menengah dan besar yang memproduksi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik di Jawa Barat hanya 800 saja yang sudah memiliki sertifikat halal.

Kelemahan-kelemahan konsumen dalam berhadapan dengan produsen/pelaku usaha berkisar pada kelemahan mereka dalam bidang kebodohan atau ketidaktahuan akan identitas suatu barang. Akibat dari tujuan para pelaku usaha yang mencari keuntungan sebesar-besarnya, maka mereka membohongi konsumen muslim yang merupakan konsumen terbesar.

Pada dasarnya, kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan atas penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Pada kasus ini, pelaku usaha tidak memiliki itikad baik karena dengan sengaja membohongi konsumen. Padahal Undang-undang Perlindungan Konsumen telah menentukan larangan-larangan kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yang tidak berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan “halal”yang dicantumkan dalam label.

Pada kasus ini terlihat bahwa pelaku usaha/produsen restoran dan rumah makan tersebut tidak memenuhi etika bisnis karena lebih bertujuan untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas, dimana tindakan pelabelan halal tanpa disertifikasi seperti yang telah dilakukan pengusaha restoran dan rumah makan tersebut sangat menyesatkan dan merugikan konsumen.

Menurut Sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI Jawa Barat, hanya sedikit kasus pelanggaran UUPK di Jawa Barat yang sampai ke Pengadilan, Ini Berarti bahwa pemerintah kurang bersungguh-sungguh dalam penanganan pelanggaran UUPK. Seharusnya ada penindakan dan proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga pelaku usaha benar-benar terpantau dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap UUPK lagi.

Selain itu, konsumen juga harus berhati-hati dalam menggunakan atau membeli produk sehingga kondisi yang tidak menguntungkan akibat kebohongan pelaku usaha dapat dihindari.

Jika dilihat dari kasusnya, maka pihak pelaku usaha, dalam hal ini pemilik restoran dan rumah makan telah melanggar Pasal 8 Huruf h Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga pelaku usaha dapat dikenai sanksi adminsitratif dan sanksi pidana karena hal ini telah benar-benar sangat merugikan konsumen muslim.

 


BAB III

PENUTUP

 

A.  KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

Implementasi penyelesaian sengketa pada kasus pencantuman label “halal” masih belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini disebabkan oleh:

  1. Kurangnya informasi mengenai tata cara pengaduan terhadap sengketa konsumen.
  2. Mekanisme penyelesaian ganti rugi yang rumit dan kurang transparan menjadi penghambat bagi konsumen untuk mengajukan klaim atau ganti rugi sebagaimana mestinya.

 

A.  SARAN

Penulis dapat memberikan saran-saran sebagi berikut:

  1. Pemerintah bersama Yayasan Lembaga Konsumen dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan seharusnya lebih meningkatkan upaya untuk mensosialisasikan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.
  2. Pemerintah melalui aparat penegak hukum seharusnya pro aktif untuk menangani setiap kasus-kasus yang berhubungan dengan sengketa konsumen, sehingga setiap perbuatan curang dari pelaku usaha dapat dikenakan sanksi baik administratif, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.
  3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan wadah mengadu bagi konsumen dalam menyelesaikan setiap permasalahannya terutama yang berkaitan dengan pencantuman klausula baku, maka YLKI di dalam bekerja sama dengan lembaga konsumen yang lainnya harus lebih aktif untuk menyelidiki setiap perbuatan curang pelaku usaha, tidak hanya dari segi kepentingan konsumen, namun juga harus memandang dari sisi hukum mengenai setiap perbuatan curang pelaku usaha.
  4. Pendidikan konsumen harus mulai dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mampu menjadi konsumen yang kritis yang mengetahui dan mengerti akan hak dan kewajibannya. Pendidikan konsumen harus dipelopori bersama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen.


DAFTAR PUSTAKA

 

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Rajawali Pers.

Az. Nasution, SH. 1995. Konsumen dan Hukum, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.

Wirjono Prodjodikoro. 2000. Perbuatan Melanggar Hukum, dipandang dari sudut hukum perdata, Bandung, CV. Mandar Maju.

 

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



[1] R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita Jakarta, 2001, bab II, bagian 1, pasal 1313, hal. 338.

advertisement
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *