Praktek Peradilan Pidana: Hukum Persaingan Usaha

advertisement

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  Latara Belakang Masalah

Perkembangan dunia industri yang semakin dinamis menuntut semua perusahaan harus memiliki pelaporan informasi yang kompeten berupa laporan keuangan. Belkaoui (2000) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan interaksi dari tiga kelompok yaitu perusahaan (manajemen), pemakai laporan keuangan dan akuntan publik. Pentingnya laporan keuangan dilatarbelakangi adanya kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan. Manajemen berkepentingan untuk melaporkan pengelolaan bisnis yang telah mereka lakukan selama suatu periode, sedangkan pemakai laporan keuangan berkepentingan untuk melihat hasil kinerja manajemen tersebut dalam mengelola perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan timbulnya konflik diantara keduanya. Sebagai mediasi dalam menengahi konflik tersebut maka laporan keuangan harus diaudit oleh pihak ketiga yang independen. Beberapa alasan mengapa laporan keuangan perlu diaudit, antara lain: (1) informasi dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang substansial untuk pengambilan keputusan, (2) sebuah keahlian sering diperlukan untuk penyusunan dan verifikasi informasi dalam laporan keuangan, (3) pemakai laporan keuangan tidak bisa secara langsung melakukan verifikasi terhadap kualitas informasi dalam laporan keuangan (Taylor, 1997).

kasus-bisnis-001Berdasarkan gambaran singkat diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntan publik memiliki peran yang strategis bagi pihak manajemen maupun pengguna laporan keuangan yang lain. Manajemen atau klien akan puas terhadap kinerja akuntan publik jika hasil audit yang dilakukan berkualitas baik. Menurut Widagdo (2002) terdapat 7 kualitas audit yang mempengaruhi kepuasan klien, yaitu (1) atribut pengalaman melakukan audit, (2) atribut memahami industri klien, (3) atribut responsif terhadap kebutuhan klien, (4) atribut pemeriksaan sesuai dengan standar umum audit, (5) atribut komitmen kuat terhadap kualitas audit, (6) atribut keterlibatan pimpinan audit terhadap pemeriksaan dan (7) atribut melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat.

Mengingat peran penting akuntan publik, ada harapan besar baik dari pihak manajemen maupun pemakai laporan keuangan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa yang diberikan akuntan publik akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan banyak tumbuhnya Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Dalam dunia KAP terdapat persaingan yang sangat ketat karena adanya standar jasa yang ditawarkan sehingga tak jarang terdapat praktek-praktek tidak sehat dalam usaha mempertahankan eksistensi KAP sendiri dalam bisnis ini.

Salah satu kasus yang mencuat kepermukaan adalah kasus PWC dengan KAP ES. Dimana PWC dinilai telah melanggar pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai persaingan usaha tidak sehat. Hal ini berawal dari laporan konsolidasi PT.Telkom, Tbk yang diaudit oleh KAP ES. Dalam laporan tersebut, KAP ES tidak mendapatkan izin KAP PWC untuk mencantumkan hasil audit anak perusahaan PT.Telkom, Tbk. KAP PWC dinilai telah melakukan kesalahan interpretasi standar audit yang menyebabkan timbulnya keraguan terhadap krediblitas audit KAP ES. KPPU telah menjatuhkan putusan berupa pemberian sanksi kepada KAP PWC berupa denda senilai Rp.20 Milyar. Hingga saat ini kasus masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

1.2. Rumusan Masalah

            1.  Apakah KAP PWC telah melakukan pelanggaran standar audit?

2. Apakah putusan KPPU memberikan sanksi berupa denda senilai Rp.20 Milyar kepada KAP PWC telah tepat sasaran dalam rangka menyehatkan persaingan dalam bisnis jasa audit?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mngetahui dan menganalisis mengenai dugaan pelanggaran standar audit yang dilakukan oleh KAP PWC

2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketepatan putusan KPPU dalam kasus KAP PWC.

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1. Auditing

2.1.1. Pengertian Auditing

“Auditing is an examination of a company’s financial statements by a firm of independent public accountants. The audit consists of a searching investigation of the accounting records and other evidence supporting those financial statements. By obtaining an understanding of the company’s internal control, and by inspecting documents, observing of assets, making inquiries within and outside the company, and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to determine whether the financial statements provide a fair and reasonably complete picture of the company’s financial position and its activities during the period being audited.” (Whittington, et.al. dalam Agoes, 2001)

Sedangkan dalam Ensiklopedia (2004), auditing diartikan sebagai : (1) pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik untuk menyatakan apakah posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau badan telah disajikan dengan wajar, (2) pemeriksaan akuntan publik atas laporan keuangan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dengan tujuan untuk memberikan pendapat akuntan mengenai laporan keuangan tersebut.

Adapun unsur-unsur dari auditing itu sendiri jika ditarik dari beberapa pengertian di atas adalah:

1. Berupa laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya.

2. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis.

3. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik.

4. Tujuan dari pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

2.1.2. Standar Auditing

Standar auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh IAI, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan beserta interpretasinya serta dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis (Agam, 2005). Standar auditing dan beberapa standar serta pernyataan lainnya dikodifikasikan dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sejak Agustus 1994.

  1. Standar Umum
    1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
    2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
    3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
  2. Standar Pekerjaan Lapangan
    1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
    2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
    3. Bahan bukti kompeten yang cukup harus diperolah melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
  3. Standar Pelaporan
    1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
    2. Laporan audit harus menunjukan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
    3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
    4. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tanggung jawab yang dipikulnya.

2.1.3. Pernyataan Standar Auditing (PSA)

PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum didalam auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman audit utama yang harus diikuti oleh akutan publik dalam pelaksanaan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAI ini bersifat mengikat bagi anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik. Termasuk didalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAI dalam PSA. Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pertanyaan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.

2.2. Latar Belakang Kasus

            Untuk mengaudit pembukuan PT Telkom tahun 2002, perusahaan itu menunjuk KAP Eddy Pianto. Untuk PT Telkomsel ditunjuk KAP Hadi Sutanto.

Saat ingin menyampaikan laporan audit (konsolidasi) tentang total kinerja PT Telkom, KAP Eddy Pianto ingin menggunakan pendapat KAP Hadi Sutanto berkaitan dengan laporan kinerja Telkomsel sebagai anak perusahaan PT Telkom. Akan tetapi, permintaan itu ditolak PwC. Alasannya, lembaga itu tak mau terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Eddy Pianto. Sikap itu guna menghindari kerugian yang bakal timbul di kemudian hari.

Penolakan PwC yang meragukan kelayakan hak berpraktik KAP Eddy Pianto di komisi pengawas pasar modal Amerika Serikat (US Securities and Exchanges Commition/SEC) dinilai berlebihan. KPPU berpendapat, PwC tidak memiliki kewenangan untuk menilai kualifikasi KAP Eddy Pianto di hadapan US SEC. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada US SEC.Untuk itu, seharusnya PwC meminta klarifikasi kepada US SEC.

KPPU juga menilai SAS 8 merupakan standar audit yang berlaku di AS, yang menyebutkan tentang informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan dalam kewajibannya untuk membaca terlebih dahulu form 20-F PT Telkom secara keseluruhan adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berlebihan. Alasannya, SAS 8 hanya mengatur hubungan antara auditor dan auditan atau kliennya.

KPPU beranggapan, alasan PwC mengenai risiko bila terasosiasi dengan pekerjaan audit Eddy Pianto dapat mengakibatkan PwC dihukum atau ditolak US SEC sesuai dengan The Commission Rules of Practice adalah tidak tepat. Oleh karena hukum yang diterapkan itu hanya berlaku bagi profesional yang berpraktik di hadapan US SEC dalam rangka mewakili pihak lain untuk menyampaikan laporan, pemberitahuan, permohonan, pernyataan pendaftaran, serta dokumen lain.

Sementara dalam rangka filing form 20-F PT Telkom, terlapor (PwC) tak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun untuk berpraktik di hadapan US SEC. Terlapor adalah subyek hukum badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sehingga tak terikat oleh ketentuan yang berlaku di AS.

PwC yang berkedudukan di AS, menurut KPPU, tidak terasosiasi dengan audit yang dikerjakan terlapor dan tak terasosiasi dengan filling form 20-F PT Telkom. Tindakan terlapor lebih banyak dipengaruhi oleh aliansinya yang kemudian mencampuradukkan ketentuan yang berlaku di AS dan Indonesia.

Penolakan PwC diduga sebagai salah satu alasan SEC menolak laporan keuangan PT Telkom tahun 2002 yang diaudit KAP Eddy Pianto.

2.3. Kronologis Kasus

20 Januari 2003: EP mengirim Audit Instructions kepada PWC, yang mencakup ketentuan-ketentuan AU 543 atau PSA 543. PWC memberi konfirmasi tertulis bahwa Audit Instructions telah diterima;

19 Februari 2003: PWC mengirimkan laporan yang diminta EP sesuai Audit Instructions, termasuk dokumen yang menyatakan bahwa PWC independen;

17 Maret 2003: EP mengirim surat ke PWC akan melakukan reference terhadap audit yang dilakukan PWC di Telkomsel. Laporan audit (Telkom) direncanakan keluar pada tanggal 25 Maret 2003;

24 Maret 2003: PWC membalas surat ke EP 17 Maret 2003. PWC menyatakan, tidak memberi izin kepada EP untuk menggunakan opininya atas LK 2002 (audited) Telkomsel untuk dijadikan acuan dalam LK 2002 (audited) Telkom;

25 Maret 2003: PWC mengirimkan copy dari audit report Telkomsel untuk dikonsolidasikan ke Telkom. Dalam surat pengantarnya, PWC menyatakan, “At the date of this letter, we fully stand behind our opinion as far as they relate to the financial statements of Telkomsel for the year ended December 31, 2002.”

31 Maret 2003: PWC kembali mengingatkan EP bahwa PWC tidak mengizinkan EP menggunakan opini atas LK 2002 (audited) Telkomsel dalam Form 20 F dari LK Telkom 2002.

9 April 2003: PWC mengirim surat ke Preskom dan Ketua Komite Audit Telkomsel, menjelaskan keputusannya tidak memberi izin kepada EP menggunakan opini audit LK 2002 Telkomsel. Bahwa tindakan itu telah sesuai denganAU543.

Pada 22 Mei 2003: SEC menyetujui dilakukannya credentialling review terhadap EP sehubungan pelaksanaan AU 543. Heinz & Associates LLP dari Denver, Colorado, AS ditunjuk sebagai pelaksana.. Kesimpulan Heinz & Associates LLP adalah: “We found the firm’s (KAP Eddy Pianto) conclusion in connection with this matter (US GAAS AU Section 543) to have merit and generally consistent with practices we have observed by other auditing firm”.

Pada 5 Juni 2003: SEC mengirim surat kepada Telkom. SEC menyatakan, EP tidak mendemonstrasikan kompetensinya dalam menerapkan US GAAS, dan karenanya SEC menolak laporan 20-FTelkom.

21 Juni 2003: EP mengirim surat ke SEC untuk menjelaskan mengenai interpretasi yang benar atas AU543.

Pada 25 Juni 2003: EP melakukan teleconference dengan SEC, juga untuk menjelaskan mengenai interpretasi yang benar atas AU 543. Dalam diskusi itu, tidak ada sanggahan dari SEC mengenai interpretasi yang disampaikan Eddy Pianto.

2.3. Analisis Kasus

            PwC dalam keputusan KPPU dikenakan sanksi denda 20 Milyar. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses kasasi di MA. Sebelumnya, KAP Eddy Pianto juga telah mengadukan persoalan ini ke Ikatan Akuntan Indonesia, namun PwC dinilai tidak bersalah dan dianggap telah sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Hal ini kemudian memicu pertanyaan bagaimana bisa terdapat perbedaan putusan antara dua badan yang masing-masing cukup kompeten dibidangnya.

PwC, berdasarkan putusan KPPU dikenakan pasal 19 huruf a dan b yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau  beberapa kegiatan, baik sendiri maupun pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa

a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau

  1. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya

Penolakan PwC untuk berasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Eddy Pianto dalam laporan keuangan konsolidasi PT.Telkom,tbk dinilai telah bersifat menghalangi kegiatan pelaku usaha lain. Penolakan tersebut menyebabkan ditolaknya laporan audit di SEC sehingga saham Telkom di SEC sempat dihentikan. Hal ini tentunya berimbas kepada menurunnya kepercayaan publik terhadap kompetensi KAP Eddy Pianto yang dapat menghancurkan KAP tersebut.

Dalam huruf b, ditekankan pada unsur menghalangi konsumen, sedangkan dalam dunia KAP, pemilihan KAP ditentukan sendiri oleh pihak auditee. Pembatasan pemilihan KAP justru terkadang timbul dari publik sendiri yang menginginkan untuk di audit oleh Big 4. PwC termasuk dalam Big 4 sedangkan KAP Eddy Pianto merupakan non Big 4. Jadi, PwC tidak dapat dikenakan pelanggaran huruf b.

BAB III

KESIMPULAN

 

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

  1. PwC telah melakukan pelanggaran standar audit yang berlaku. AU 543, seperti halnya Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (PSA 543), tidak mengharuskan EP minta izin, melainkan cukup mengkomunikasikannya saja. Izin dari auditor perusahaan anak dibutuhkan, bilamana nama auditor dicantumkan dalam LK konsolidasi. Sehingga PwC telah salah menginterpretasikan AU 543 tersebut.
  2. Keputusan KPPU kurang tepat, sebab Pwc tidak memenuhi unsur dalam pasal 19 huruf b. Huruf a pun masih diperlukan peninjauan ulang karena terdapat campur tangan PwC pusat dalam permasalahan ini.
advertisement
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *