Studi Kasus Hukum Perundang-Undangan / HPU: Tindakan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

advertisement

LEGAL MEMORANDUM

 

A. Kepala Legal Memorandum

Kepada                                    :           Nur Rosyda, S.H., M.H., CN

Dari                                         :           Nina Restuwardhani

Pokok Masalah                        :           Kasus Semen Gresik

Para Pihak yang Berselisih      :           Pertamina dan Karaha Bodas Company

Tanggal                                   :           19 April 2006

Perihal                                     :           Pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT. Semen Gresik

 

B. Permasalahan Hukum

Apakah pola pemasaran Vertical Marketing System yang dilakukan Semen Gresik di area 4 Jawa Timur dapat dikategorikan sebagai tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

C. Jawaban Singkat

Ya, karena VMS tersebut mengakibatkan hilangnya persaingan di antara distributor, tidak memungkinkan distributor memperluas usahanya dan tidak memungkinkan langganan tetap mendapat pasokan selain dari distributornya.

D. Pernyataan Fakta-Fakta

  1. SG menerapkan pola pemasaran yang disebut Vertical Marketing System (VMS) yang mengharuskan distributornya memasok hanya jaringan di bawahnya (Langganan Tetap/LT dan toko).
  2. Pola VMS tersebut tidak berjalan efektif meski SG menerapkan sanksi terhadap distributor yang melanggarnya. Karena LT berpindah-pindah distributor untuk mencari harga serendah mungkin, akibatnya terjadi perang harga antar distributor. Akhirnya, SG dan para distributornya membentuk Konsorsium Distributor Semen Gresik Area 4 Jatim.
  3. Mereka bersepakat memperketat pelaksanaan VMS, mematuhi harga jual Semen Gresik sesuai yang ditetapkan, membagi jatah distribusi dan berkoordinasi serta saling berbagi informasi antara sesama anggota konsorsium.
  4. Dengan terlaksananya VMS secara ketat oleh Konsorsium mengakibatkan hilangnya persaingan di antara distributor, tidak memungkinkan distributor memperluas usahanya dan tidak memungkinkan LT mendapat pasokan selain dari distributornya. Selain itu, LT juga kehilangan kesempatan melakukan penawaran harga karena distributor telah sepakat menjaga harga seperti ketentuan SG.

 

E. Analisa

Pengaturan sistem pemasaran dan distribusi yang dilakukan oleh PT. Semen Gresik (SG) di Area 4 Jawa Timur yang meliputi Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek dan Tulungagung, telah mengakibatkan hilangnya kesempatan bersaing di antara distributor.

PT. Semen Gresik sebelumnya telah menerapkan sistem pemasaran Vertical Marketing System, yang mengharuskan distributornya memasok hanya jaringan di bawahnya (Langganan Tetap/LT dan toko). Pola VMS tersebut tidak berjalan efektif meski SG menerapkan sanksi terhadap distributor yang melanggarnya. Perang harga antar distributor pun tak terelakkan karena LT berpindah-pindah distributor untuk mencari harga serendah mungkin. Akhirnya, SG dan para distributornya membentuk Konsorsium Distributor Semen Gresik Area 4 Jatim.

Kemudian mereka bersepakat memperketat pelaksanaan VMS, mematuhi harga jual Semen Gresik sesuai yang ditetapkan, membagi jatah distribusi dan berkoordinasi serta saling berbagi informasi antara sesama anggota konsorsium. Dengan konsorsium tersebut, SG mempunyai wewenang mengatur harga, melarang distributor menjual semen selain merek SG, menentukan wilayah pemasaran distributor, dan melarang distributor menjual kepada bukan anggota jaringannya.

Kesepakatan yang dibuat konsorsium inilah yang kemudian melanggar beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

            Pertama, masalah penetapan harga. Kesepakatan konsorsium untuk mematuhi harga telah menutup peluang para LT untuk melakukan penawaran harga. Hal ini jelas melanggar Pasal 8 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.”

            Penetapan harga secara sepihak ini tidaklah pantas untuk dilakukan dalam sebuah pasar, karena proses tawar menawar harga adalah hal yang lazim terjadi.

Kedua, konsorsium yang dibentuk SG dan distributornya dapat dikategorikan sebagai kartel yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur pemasaran semen produksi SG. Padahal, bentuk usaha kartel telah jelas dilarang dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan:

“ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Keputusan konsorsium yang melarang distributornya untuk tidak menjual semen merek lain selain SG dan menentukan wilayah pemasaran distributor ini mengakibatkan hilangnya persaingan di antara distributor.

Ketiga, konsorsium yang dibentuk SG menetapkan suatu klausula yang melarang distributor untuk memasok LT yang bukan jaringannya dalam setiap perjanjiannya. Klausula ini menunjukkan bahwa SG telah melakukan perjanjian tertutup Padahal, pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.”

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.”

Untuk jenis perjanjian yang dilarang pada Pasal 8 dan Pasal 11, pada prinsipnya obyek yang dilarang bukanlah obyek larangan yang bersifat mutlak (per se rule), melainkan mengandung syarat atau alasan (rule of reasons). Suatu persyaratan yang mengakibatkan praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat merupakan syarat pokok batalnya perjanjian dengan obyek perjanjian yang disebutkan pada Pasal 8 dan Pasal 11. Selama tidak dapat dibuktikan bahwa suatu perjanjian telah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka perjanjian tersebut sah demi hukum.

Pihak SG patut diduga atau dianggap secara bersama-sama dengan 10 distributornya menguasai pembelian dan atau penerimaan pasokan karena menguasai 70% pangsa pasar semen di Area IV Jawa Timur. Hal ini didasarkan pada parameter undang-undang yang menyatakan bahwa pelaku usaha diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang sama jika menguasai lebih dari 50% pangsa pasar untuk satu jenis barang atau jasa tertentu.

Sedangkan bagi ketentuan yang diatur dalam Pasal 15, yang merupakan suatu perjanjian yang menciptakan persaingan usaha tidak sehat, sudah sejak awal dianggap batal demi hukum.

 Pihak SG telah melanggar ayat pertama di atas dengan mewajibkan distributornya untuk memasok hanya kepada langganan tetap yang ada di bawahnya, dan melanggar ayat kedua dengan mewajibkan langganan tetap untuk membeli semen hanya dari distributor yang ada di dalam jaringannya. Yang dimaksud dengan perjanjian tertutup di sini adalah pihak SG mensyaratkan bahwa  hanya pihak-pihak tertentu yang boleh memasok dan membeli semen produksi SG.

Dengan terlaksananya VMS secara ketat oleh Konsorsium mengakibatkan hilangnya persaingan di antara distributor, tidak memungkinkan distributor memperluas usahanya dan tidak memungkinkan LT mendapat pasokan selain dari distributornya. Selain itu, LT juga kehilangan kesempatan melakukan penawaran harga karena distributor telah sepakat menjaga harga seperti ketentuan SG.

Sementara, sanggahan pihak SG bahwa strategi yang dilakukannya adalah semata-mata dalam rangka memperkuat daya saing perusahaan tidaklah dapat diterima, karena penguatan daya saing tersebut dilakukan secara tidak sehat. Pihak SG menyatakan bahwa mereka tidak pernah melarang produsen semen lain untuk memasarkan semen produksi mereka di Area IV Jatim. Kalaupun pada akhirnya pasar lebih memilih untuk membeli semen SG, itu diserahkan pada keputusan pembeli semata. Masalahnya adalah, SG telah melakukan monopoli pasar hingga hampir 70% pangsa pasar semen yang ada. Sisa pasar yang 30% diperebutkan oleh Semen Bosowa, Semen Kujang, dan HolcimIndonesia. Tentu saja dengan monopoli yang sedemikian besar, konsumen mempunyai sedikit pilihan dalam membeli semen karena sebagian besar semen yang beredar di pasaran adalah semen produksi SG.

F. Kesimpulan

PT. Semen Gresik terbukti telah melanggar ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan membentuk konsorsium yang mengatur pemasaran dan distribusi semen di Area IV Jawa Timur. Praktek monopoli ini dilakukan lewat penetapan harga, kartel, perjanjian tertutup, dan pembatasan peredaran semen yang dilakukan oleh manajemen SG. Untuk itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda kepada PT. Semen Gresik sebesar Rp 1 miliar.

Sumber Pustaka:

Widjaja, Gunawan. Ahmad Yani. 2000. Anti Monopoli. PT RajaGrafindo Persada,            Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

SuratKabar Jawa Pos. Edisi Kamis, 23 Maret 2006. Semen Gresik Didenda Rp 1 Miliar.

advertisement
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *